5 Simple Statements About reformasi intelijen Explained
5 Simple Statements About reformasi intelijen Explained
Blog Article
Suitable radical groups, specifically Those people in political corporations that endorse the discourse of Islamic legislation; and
The @CCICpolri Instagram account further more promoted the Badge Awards, awards promised to citizens who actively participate in reporting suspected prison functions on social media. The law enforcement assert that this badge will probably be presented for the citizens whose documented circumstance reaches a court docket verdict.
Intelijen merupakan topik kajian yang penting sekaligus rumit untuk dipahami karena sifat kerahasiaannya. Meski demikian, negara demokrasi selalu mendukung masyarakatnya untuk memiliki, setidaknya, pemahaman dasar terkait seluruh instansi pemerintah, termasuk intelijen. Pada tahun 2015, Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) telah melakukan penelitian yang berjudul " Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru ". Penelitian ini bukan saja berisi mengenai teori intelijen, pergumulan intelijen dan demokrasi di beberapa negara yang mengalami perubahan politik dari sistem otoriter ke demokrasi dan sejarah singkat intelijen di Indonesia, melainkan juga memuat ulasan awal demokratisasi intelijen di Indonesia. Reformasi intelijen di Indonesia adalah suatu keniscayaan. Intelijen harus bekerja sesuai dengan sistem demokrasi yang kita anut. Paradigma lama intelijen Indonesia sudah pasti akan dan harus berubah, pengawasan terhadap intelijen pun suatu keniscayaan. Adalah suatu keniscayaan pula bahwa pengawasan terhadap intelijen bukan membuat kerja-kerja rahasia mereka menjadi terbatas atau terhambat, melainkan justru intelijen mendapatkan kepercayaan dan didukung oleh rakyat, sehingga meningkatkan legitimasi intelijen dan tentunya peningkatan anggaran intelijen.
Intelijen sebagai pilar utama keamanan nasional, harus mampu menjadi senjata pamungkas demi kepentingan negara. Tidak sebaliknya intelijen yang seharusnya menjadi trouble fixing malah asik menjadi issue getting.
Info sekunder juga dikumpulkan dari berbagai pihak untuk mengimbangi informasi baik dari berbagai dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga intelijen maupun dari luar lembaga intelijen (triangulasi info).
Begitupun lemahnya koordinasi komunitas intelijen dalam mengantisipias potensi ancaman ekonomi utamanya saat ini berupa penyelundupan,
The Legislation on Foundations delivers that “social” foundations could work to benefit only their stakeholders, which would be inconsistent with public benefit standing. The wide time period of “social” In this particular definition may well cause a challenge in apply, mainly because it is relevant to any not-for-earnings action.
The brand new regulation also makes prison penalties for customers of CSOs. As an example, Post 82A states that customers who violate prohibitions directed at CSOs can also be convicted. Under this article, users or administrators of CSOs who dedicate “functions of hostility” or blasphemy can experience lengthy prison sentences.
Intelijen tidak boleh ketinggalan informasi dan harus lebih cepat, tetapi harus akurat dalam memperoleh informasi daripada pihak-pihak lainnya
Apabila menelisik ancaman keamanan nasional yang disampaikan oleh FBI dalam situs resminya, dapat disimpulkan terdapat relevansi untuk melibatkan lembaga intelijen. Akan tetapi keputusan untuk melibatkan BIN untuk terjun langsung melakukan vaksinasi kepada masyarakat rasanya kurang cocok bila dikatakan sebagai usaha menjaga keamanan strategis.
2nd, Di Sini the temptation to return to an running posture plus a domestically oriented danger look at, In particular to ‘assault’ political opposition and Management the public, needs to be resisted. It's got negative precedents and won't ever assist sort a modern intelligence Firm. And 3rd, the difficulties faced by Indonesia, such as the Covid-19 pandemic at present sweeping the whole world, must be utilized to show the resilience of intelligence get the job done. The image of “
Konflik yang terjadi di Poso adalah karena konflik antar elit politik yang mana para elit politik daerah memanfaatkan agama sebagai tameng dan kendaraan politik yang bertujuan mengamankan dan mencapai kepentingan politik dan ekonomi di wilayah Poso dengan cara memobilisasi mssa melalui hasutan isu agama dan etnis.[5]
Hal ini juga disampaikan oleh Awani, yang menekankan perlunya tanggapan cepat terhadap ancaman siber seperti disinformasi dan manipulasi data.
Intelijen sebagai pilar utama keamanan nasional, harus mampu menjadi senjata pamungkas demi kepentingan negara. Tidak sebaliknya intelijen yang seharusnya menjadi trouble fixing malah asik menjadi trouble taking.